![](public/images/IPAK_TW4_2024.png)
![](public/images/IKM_TW4_2024.png)
![](public/images/maklumat_pelayanan_2024.jpg)
![](public/images/e-brosur.png)
![](public/images/berita.png)
Pemberian Reward Triwulan IV TAHUN 2024
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan November 2024
Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang
Sosialisasi PERMA 1 Tahun 2013 tentang tata cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam TPPU atau Tindak Pidana Lain
Lebih lanjut![](public/images/pengumuman.png)
Pengumuman Libur Natal dan Cuti Bersama
Pengumuman Akhir Posbakum TA. 2025
Pengumuman Kelulusan Seleksi Administrasi/Pemberkasaan Posbakum TA. 2025
Pengumuman Pemenang Pengadaan Langganan Internet T.A 2025
Lebih lanjut![](public/images/artikel.png)
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sebagai Pintu Gerbang Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Dalam Rangka Mendukung E - Government
Eksistensi Dokumen Elektronik di Persidangan Perdata
Lebih lanjut![](public/images/calendar.png)
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan Tata Cara Pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas