Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Maret 2021
Jajaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kuala Simpang Meraih Juara II dalam Lomba Yel - Yel Antar Instansi di Mahkamah Syariah Kuala Simpang
Rapat Internal Auditor Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Kuala Simpang
Silaturrahmi Jajaran Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara II di Aceh Tamiang dengan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang
Lebih lanjut
Pengumuman Penyedia Layanan POSBAKUM Tahun Anggaran 2021
Undangan Lembaga Bantuan Hukum untuk Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang Tahun Anggaran 2021
Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Advokat untuk Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang TA. 2021
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
Lebih lanjut
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sebagai Pintu Gerbang Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Dalam Rangka Mendukung E - Government
Eksistensi Dokumen Elektronik di Persidangan Perdata
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas