Sosialisasi SIKEP versi 3.1.0
Survey Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 oleh Badan Pusat Statistik Kab. Aceh Tamiang
Rapat Internal Reguler Bulan Agustus 2019
Senam Gembira Dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI ke 74 dan HUT Mahkamah Agung RI ke 74 Tahun 2019
Lebih lanjut
Hasil Rapat Promosi/Mutasi dan Pindah Tugas Tenaga Kesekretariatan Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan di Bawahnya Tanggal 26 Juli 2019
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 11 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing
Pembukaan Beasiswa LPDP Tahun 2019
Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding
Lebih lanjut
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sebagai Pintu Gerbang Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Dalam Rangka Mendukung E - Government
Eksistensi Dokumen Elektronik di Persidangan Perdata
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas