Kegiatan Diseminasi dan Bimbingan Teknis Penanganan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata bagi Hakim dan Panitera Pengadilan di Wilayah Hukum Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh
Rapat Internal Reguler Bulan September 2020
Pelantikan Hakim M. Arief Budiman, S.H.
Pembekalan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM serta ESQ Personal Transformation Program Virtual
Lebih lanjut
Pengumuman Seleksi Akhir Penerimaan Tenaga Kontrak Pengadilan Negeri Kuala Simpang
Pengumuman Seleksi Administrasi Penerimaan Tenaga Kontrak Pengadilan Negeri Kuala Simpang
Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak Pengadilan Negeri Kuala Simpang
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid - 19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
Lebih lanjut
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sebagai Pintu Gerbang Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Dalam Rangka Mendukung E - Government
Eksistensi Dokumen Elektronik di Persidangan Perdata
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas