Sosialisasi LKjIP 2025 dan SAKIP 2026
Rapat Monitoring dan Evaluasi Bulan Februari Pengadilan Negeri Kuala Simpang
Pembinaan Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum
Sosialiasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025
Lebih lanjut
Lomba Karya Tulis Ilmiah
Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya
Pengumuman Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan Tahun 2026
Panggilan Kepada Pihak Yang Tidak Diketahui Alamatnya Nomor 9/Pdt.G/2025/PN Ksp
Lebih lanjut
Menanti Efektivitas Tujuan Pemidanaan Sesuai KUHP Nasional
Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Dalam Rangka Mendukung E - Government
Eksistensi Dokumen Elektronik di Persidangan Perdata
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan Tata Cara Pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas












