Rapat Koordinasi Pengadilan Negeri Se Wilayah Hukum PT Banda Aceh
Pelaksanaan Seleksi Posbakum Pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang Tahun 2025
Pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengadilan Negeri Kuala Simpang Bulan Januari Tahun 2026
Monitoring Operasional Kantor secara Daring dengan PT Banda Aceh
Lebih lanjut
Panggilan Kepada Pihak Yang Tidak Diketahui Alamatnya Nomor 9/Pdt.G/2025/PN Ksp
Pengumuman Hasil Seleksi dan Wawancara Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun 2026
Pengumuman Seleksi Administrasi dan Wawancara Posbakum TA 2026
Pengumuman Penerimaan Lembaga Layanan POSBAKUM Tahun Anggaran 2026
Lebih lanjut
Menanti Efektivitas Tujuan Pemidanaan Sesuai KUHP Nasional
Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Dalam Rangka Mendukung E - Government
Eksistensi Dokumen Elektronik di Persidangan Perdata
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan Tata Cara Pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas












