Survei Eksternal Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Biro Perencanaan dan Organisasi pada Badan Urusan Administrasi dan Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republi Indonesia, bekerja sama dengan Katadata Insight Center sedang melakukan survei persepsi pemangku kepentingan eksternal terhadap capaian dan dampak pembaruan peradilan. Isi Survei
Mengulik Sistem Kamar di Mahkamah Agung. Profesionalitas, percepatan penyelesaian perkara dan utamanya kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan menjadi tujuan. Forum pleno kamar menjadi salah satu mekanisme memastikan kesatuan penerapan hukum, tidak saja di Mahkamah Agung akan tetapi juga untuk seluruh lingkungan peradilan pada setiap tingkatan. Lebih lanjut
KPPU & Pengadilan Niaga dalam Penanganan Pelanggaran Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat. Podcast Badilum kali ini mengulas tentang penanganan pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Pengadilan Niaga. Lebih lanjut
Awasi Kami Kami menyediakan Aplikasi untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya. Lebih lanjut
Etika Berinteraksi Dengan Difabel di Pengadilan Selain menambah wawasan, podcast ini mempermudah pemahaman terhadap SK Dirjen Badan Peradilan Umum No. 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Lebih lanjut
Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Riil Mekanisme permohonan dan pelaksanaan eksekusi riil sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri. Lebih lanjut
Sistem Informasi Penelusuran Perkara Telusuri perkara anda dengan mudah melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kuala Simpang Lebih lanjut
Selamat Datang Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Kuala Simpang. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah memenenuhi standar SK KMA 2-144/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Pengadilan Negeri Kuala Simpang berusaha untuk melaksanakan surat keputusan tersebut dengan mewujudkan sarana dan prasarana informasi yang interaktif dan dinamis agar pencari keadilan khususnya di daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang dapat atau bisa memanfaatkannya. Lebih lanjut
ERATERANG ERATERANG merupakan layanan permohonan Surat Keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun pemohon berada. Lebih lanjut
Eksekusi Bidang Perdata PODIUM (Podcast Ditjen Badan Peradilan Umum) membahas mengenai eksekusi bidang perdata. Mulai dari proses permohonan, telaah, pendaftaran, teguran (aanmaning), sita eksekusi, konstantering, lelang, teknis melakukan pengosongan, eksekusi melakukan suatu perbuatan hingga eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Lebih lanjut
GUGATAN SEDERHANA Video ini berisi mekanisme acara gugatan sederhana. Lebih lanjut
Direktori Putusan Lihat putusan perkara anda pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang kini dengan mudah dapat diakses melalui aplikasi Direktori Putusan Lebih lanjut
Informasi E - Tilang Lihat informasi denda tilang anda dengan mengakses aplikasi e - tilang Pengadilan Negeri Kuala Simpang. Lebih lanjut

Anda dapat membantu kami dengan mengisi Survey Kepuasan Masyarakat, Survey Persepsi Anti Korupsi dan Survey Harian pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang untuk perbaikan Pelayanan kami kepada anda.


Direktori Putusan

Agenda



Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

TypographySyarat dan Tata Cara Pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Profil Pengadilan Negeri Kuala Simpang Tahun 2023






Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
-->